HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Search This Blog

Powered by Blogger.

Contributors

Lakukan Aksi Unjuk Rasa, PMII Kota Medan Minta Polda Sumut Memeriksa Sahrul Siregar PTPN IV

massa saat melakukan aksi unjuk rasa diterima oleh Kaur Penum Polda Sumut 
Medan (SP) - Dari sudut pandang hukum tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagaimana perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Oleh sebab itu peran semua elemen masyarakat dalam membantu pemerintah untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi harus diperkuat dalam segi pengoptimalan peran masyarakat yang sudah diatur dalam undang-undang.

"Karenanya kami sebagai organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan memiliki kewajiban turut serta mendukung program pemerintah sesuai dengan nawacita Presiden agar terciptanya sistem pemerintahan yang good governance," kata Choirul Huda Lubis Koordinator aksi dan Rahmat Ritonga koordinator lapangan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII Kota Medan) saat menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut pada Jumat (9/11/2018) siang.

Adapun yang menjadi sorotan dari puluhan massa sebagai organisasi kemahasiswaan yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang kerugian keuangan negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dugaan korupsi pada anak perusahaan PTPN 4 yaitu Perkebunan Adolina

"Adanya dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tubuh Perkebunan adolina yaitu anak perusahaan dari PTPN 4 yang kami duga kuat Manager adolina bekerjasama dengan PJ Asisten, KTU melakukan teori konspirasi dalam menerbitkan bukti pengeluaran kas yang diduga tidak jelas pengeluaran," tambah Khoirul Huda.

Kedua, tuntutan massa yaitu adanya dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh oknum pejabat manajer adolina dalam bukti pengeluaran kas nomor K08/018/2018 tanggal 4 Agustus 2018 nomor rekg 151.19 hal pembayaran biaya bantuan sosial untuk Kejaksaan Serdang Bedagai untuk bulan Juli sebesar Rp 15 juta, bukti pengeluaran kas nomor K06/009/2018 nomor rekg 151.19 hal pembayaran uang daging hari besar keagamaan bulan Juni 2018 tanggal 4 Juni 2018 sebesar Rp 30 juta bukti pengeluaran kas nomor K05/038/2018 tanggal 5 Mei 2018 nomor rekg 151.19 hal pembayaran pengeluaran uang untuk bulan Ramadhan 1439 H sebesar Rp 30 juta bukti pengeluaran kas nomor K05/037/2018 nomor rekg 151.19 hal pembayaran pengeluaran uang untuk biaya MTSI di kebun adolina bulan April 2018 sebesar Rp 20 juta total biaya yang dikeluarkan sebesar 95 juta.

"Kami menduga kuat bahwa transaksi pengeluaran kas yang dilakukan mengarah pada kerugian negara," tegasnya.

Massa juga meminta Polda Sumut dan Kejaksaan memeriksa manajer adolina terkait informasi ini.

"Kita meminta Kejati Sumut melalui bidang pengawasan memeriksa Kejari Serdang Bedagai dan meminta pimpinan PTPN 4 untuk melakukan audit internal agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan jika terbukti bersalah harus memecat oknum pejabat yang dengan sengaja memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Lalu kita (mahasiswa) meminta Polda Sumut dan Kejati Sumut memeriksa Sahrul Siregar PTPN 4 yang diduga sebagai dalangnya. Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan melaporkan ini ke Mabes Polri ke Kejagung dan KPK di Jakarta," terangnya.

Kaur Penum Bid Humas Polda Sumut Kompol Rudi Silaen SIK mewakili dari Polda Sumut menerima aspirasi dari mahasiswa."Terima kasih atas aspirasi dari adek-adek mahasiswa. Aspirasi dari adek mahasiswa akan saya sampaikan kepada pimpinan secepatnya dan akan ditindaklanjuti," tegasnya.(tim)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *